Tribratanews.konawe.sultra.polri.go.id –Puluhan masa Aksi yang tergabung dalam Lembaga Konsorsium Anti Korupsi melakukan unjuk rasa Kantor Dinkes dan Kantor BPKAD Kab Konawe, Rabu (9/9/2020).

Dalam orasinya Nikson sebagai jendlap menjelaskan “Bahwa di tahun 2019 dinas kesehatan mendapatkan dana DAK afirmasi sebesar 33 M,untuk pembangunan puskesmas di 3 kecamatan, yaitu puskesmas Asinua, yang di kerjakan oleh PT.Mari Bangun Nusantara, puskesmas Soropia yang di kerjakan oleh PT. Karya Membangun Rezki, puskesmas Lalongasumeeto yang di kerjakan oleh PT. Karya Semesta Persada”.

“pembangunan puskesmas tersebut tidak selesai di kerjakan, dan di duga terjadinya kerugian negara dan penyalagunaan wewenang oleh PPK yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut” Jelas Nikson saat berorasi.

Sekretaris Dinas kesehatan menemui masa aksi yang sedang berunjukrasa.

“terkait hal tersebut dirinya tidak mengetahui, yang mengetahui adalah kepala Dinas tetapi kepala dinas kesehatan lagi berada di kec Routa”. Jelas sekretaris Dinas Kesehatan.

Mersa kecewa masa aksi melanjutkan orasinya di BPKAD konawe untuk mempertanyakan terkait transper Dana DAK afirmasi.

Korlap ilham Kiling membeberkan “beberapa hal yang menjadi pokok persoalan dan mempertanyakan Dana DAK selama ini di kemanakan” ungkapnya

Masa aksi juga sempat meminta untuk di temui kepala BPKAD, beserta Kabid Anggaran dan Bendahara BUD. Tetapi hanya di temua oleh kepala BPAKD.

Kepala BPKAD menjelaskan bahwa terkait angaran DAK Afirmasi pembangunan puskesmas memang pusat tidak mentransper lagi sebesar 9 M lebih.

“Untuk melanjutkan pembangunan tersebut akan di lakukan di perubahan Anggaran tahun 2020, dan memang belum ada PHO untu kegitan tersebut” Ungkap Santoso selakau kepala BPKAD.

Pernyataan itu lansung di banta oleh masa aksi. Bahwasanya dalam Audit BPK RI. menemukan ada pencairan di tahun 2020 untuk kegiatan tersebut senilai. 1.444.740.600 di bulan pebruari 2020. 1.872.840.000 di bulan januari 2020, dan 1.444.740.600.

Untuk pembangunan puskesmas ke tiganya.
Hal ini tidak sesuai apa yang di jelaskan oleh kepala BPKAD mengatakan bahwa PHO, belum selesai. Akan di lanjutkan di perubahan tahun 2020.

“Semntra dalam audit BPK itu pekerjaan sudah selesai 100% pada bulan januari 2020. Tapi fakta di lapangan sampai bulan juni 2020 pekerjaan itu belum selesai, ada apa sebenarnya” ungkap ilham Killing,

Harusnya ada denda yang harus di tagih kepada pihak PT selaku yang mengerjakan kegiatan. Karna sudah beberapa kali di perpanjang.

Setelah dari BPAKD masa aksi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut Di Kejaksaan Negeri Konawe.

“ Sampai selsai semua rangkaian kegiatamn unjuk rasa situasi masih tetap aman dan kondusif,”ucap Kasat sabhara Polres Konawe AKP Ta’sakka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here