Tribratanews.konawe.sultra.polri.go.id – Pengolahan hutan kemasyarakatan merupakan program Pemerintah melalui Kementrian Kehutanan Republik Indonesia sebagai pemanfaatan lahan hutan sehingga dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Namun Pengolahan hutan kemasyarakatan pada tingkat kewilayahan program tersebut menuai banyak protes dari masyarakat lokal / pribumi, sehingga dengan sigap Pemerintah Kec. Amonggedo melakukan pertemuan dalam rangka membahas permasalahan tersebut untuk mengantisipasi terjadinya konflik

Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Sdr. Haerul Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe yang dihadiri oleh Camat Amonggedo Tam Sati Sam, SE, Kapolsek Pondidaha Ipda Ramlang, SH, MM, Babinsa Serda Hamrullah, Kades Mendikonu Arsyad Tehale, Pihak Kehutanan Unit XXI Laiwoi Tenggara, Ketua Gapoktan Desa Puasana Dewa Ketut Suteja serta segenap tokoh masyarakat, Selasa siang (10/9/2019)
Masyarakat lokal memprotes terbitnya Izin Usaha Pengolahan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dengan Surat Keputusan Menteri LHK RI Nomor : 7830/ MENLHK-PSKL/ PKPS/ PSL/ O/ 10/ 2018 yang diberikan kepada Gapoktan Indah Lestari Desa Puasana Kec. Amonggedo

Atas keberatan dari masyarakat lokal / pribumi mengajukan Validasi Batas Desa Dengan Batas Kawasan Hutan yang masuk dalam IUPHKm

Adapun hasil pertemuan tersebut untuk sementara Pengolahan Hutan oleh Gapoktan Indah Lestari dihentikan dan dalam waktu dekat ini akan dilakukan pertemuan yang melibatkan masyarakat lokal / pribumi

Sesaat setelah pertemuan selesai, Kapolsek Pondidaha Ipda Ramlang, SH, MM mengatakan “persoalan tersebut merupakan potensi konflik, jadi perlu perhatian khusus dari pemerintah sebagai bentuk antisipasi dan kami akan terus melakukan penggalangan dan memberikan himbaun kepada masyarakat agar selalu menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,”pungkasnya.



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here